Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 100
Pasal 161, misalnya, mengatur seorang pekerja berhak mendapat uang pesangon
dan uang penghargaan masa kerja setara satu kali upah jika dia di-PHK karena
alasan melanggar perjanjian kerja sampai mendapat tiga surat peringatan berturut-
turut.
Pasal 162, contoh lain, mengatur hak pekerja mendapat uang pengganti jika dia
mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
Sementara pasal 164 mengatur pengusaha harus memberi uang pesangon sebesar
satu kali upah jika perusahaan dinyatakan tutup karena rugi dua tahun berturut-
turut.
Pengusaha juga wajib memberi uang pesangon dua kali jika ada seorang buruh
sakit berkepanjangan, cacat akibat kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya
lagi setelah 12 bulan--sehingga harus mengajukan PHK, berdasarkan Pasal 172 UU
13/2003.
Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan peraturan baru ini
jelas-jelas akan memberatkan kehidupan buruh usai kehilangan pekerjaan. Hidup
buruh semakin berat karena mereka tetap harus membakar BPJS Kesehatan--yang
tahun ini naik 100 persen, juga berbagai kebutuhan yang semakin naik.
"Ini artinya mengakibatkan kemiskinan naik," katanya kepada reporter Tirto , Jumat
(14/2/2020) lalu. Ia juga mengatakan kebijakan baru ini "bakal mempermudah
PHK." Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono
menambahkan, persoalan pesangon dan uang penghargaan ini semakin pelik bagi
buruh karena RUU Cilaka juga menghapus Pasal 59 UU 13/2003 yang mengatur
tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Ketika
pasal ini dihapus, status kontrak bisa diimplementasikan ke pekerja sektor mana
pun, termasuk pekerja di produksi inti.
Sementara di sisi lain, berdasarkan Pasal 62 UU 13/2003, pekerja kontrak yang di-
PHK hanya akan mendapat ganti rugi sebesar "upah pekerja sampai batas waktu
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja." Karena 'berkah' RUU Cilaka, pengusaha
akan cenderung menggunakan pekerja kontrak di semua lini produksinya. Oleh
sebab itu, kata Kahar, "tidak ada lagi pesangon karena itu hanya diberikan kepada
pekerja yang berstatus karyawan tetap." Peraturan Lama Tak Maksimal Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah mengatakan kalau memang "jumlah
pesangon berkurang." Hal ini ia ungkapkan di Kompleks Parlemen, Rabu
(12/2/2020) lalu.
Menurutnya hal ini dilakukan pemerintah karena peraturan yang lama belum
maksimal dipatuhi pengusaha.
Hal serupa pernah diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal pada 28 Desember tahun lalu. Menurutnya jumlah pesangon dan uang
Page 99 of 336.
