Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title KOMPENSASI PHK DI OMNIBUS LAW BIKIN 'CILAKA'
Media Name tirto.id
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://tirto.id/kompensasi-phk-di-omnibus-law-bikin-cilaka-ezcw
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pesangon memang tak dihapus, tapi nominalnya diturunkan.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka)
masih mengatur soal kompensasi yang harus dibayar perusahaan kepada buruh
yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski demikian, jika dibanding UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlahnya jadi lebih sedikit.

Dalam Pasal 156 UU 13/2003, ditegaskan bahwa jika terjadi PHK, pengusaha wajib
membayar "uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak." Sementara dalam RUU Cilaka, uang penggantian hak dihapus.
Bunyi pasal itu berubah jadi, "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,
pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja." Uang penggantian hak yang dihapus itu meliputi: cuti tahunan yang belum
diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke
tempat mereka diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau perjanjian
bersama.

Kemudian, dalam UU 13/2003, disebutkan kalau seseorang paling sedikit
memperoleh uang pesangon setara satu bulan upah jika masa kerjanya kurang dari
satu tahun, dua bulan upah untuk masa kerja satu tahun-belum dua tahun, dan
seterusnya hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.

Ketentuan ini tak berubah, berbeda dengan perhitungan uang penghargaan masa
kerja. Dalam UU 13/2003, disebutkan seorang pekerja bisa mendapat dua bulan
upah untuk masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari enam tahun. Uang
penghargaan masa kerja terbanyak mencapai 10 bulan upah, bagi mereka yang
masa kerjanya 24 tahun atau lebih.

Sementara dalam RUU Cilaka, maksimal uang penghargaan yang dapat diterima
seorang buruh hanya delapan bulan upah, untuk masa kerja 21 tahun atau lebih.

Hak-hak buruh terkait uang pesangon dan uang penggantian hak yang merentang
dari Pasal 161-Pasal 172 UU 13/2003 juga dinyatakan dihapus dalam UU Cilaka. Jika
RUU Cilaka disahkan, maka hak-hak buruh mendapat uang pesangon dan
penggantian hak dalam situasi-situasi khusus seperti yang diatur dalam pasal-pasal
tersebut tak lagi berlaku.

Page 98 of 336.