Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 94
perusahaan dipermudah dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) unskilled labor
bisa dipermudah. Inilah tiga alasan Iqbal menilai tidak ada Job Security dalam
aturan ini.
Sejak empat hari lalu, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Omnibus Law ini ke
DPR. Bersamaan dengan itu, serikat buruh menolak sejumlah pasal dalam beleid ini,
Serikat buruh pun menolak terlibat dalam tim pembahas Omnibus Law yang
ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kedua, Iqbal menilai tidak ada income security dalam RUU ini karena upah minimum
akan dihapus. "Tidak ada otaknya," kata Iqbal kembali.
Memang masih ada ketentuan upah dalam draf RUU, namun jika dirangkum dalam
satu kesatuan, upah minimum sebenarnya dihapus. Selain itu, pesangon juga akan
dihapus dan tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan yang terlambat membayar
upah karyawan.
Terakhir, Iqbal menilai tidak ada social security dalam RUU ini karena jaminan sosial
pekerja akan hilang. Sebagai alternatif, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyebut ada "pemanis" berupa bonus lima kali kaji.
Tapi, Iqbal pun mengkritik pernyataan Ida ini. Iqbal menyebut dirinya telah 9 tahun
berkecimpung di International Labor Organization (ILO) yang berkantor di Jenewa,
Swiss. "Seluruh dunia, belum ada istilah pemanis itu," kata Iqbal.
"Jadi, gak punya otak itu yang bikin Undang-Undang," kata dia.
Page 93 of 336.
