Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title RUU CIPTA KERJA HARUS BUKA LAPANGAN KERJA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/20/02/16/q5scs1380-ru u-cipta-
Page/URL
kerja-harus-buka-lapangan-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel mengatakan, pembuatan Omnibus
Law RUU Cipta Kerja harus bermuara pada pembukaan lapangan kerja yang lebih
luas untuk masyarakat Indonesia. Maka itu, DPR tidak bisa memenuhi permintaan
kelompok tertentu dalam mewujudkan hal tersebut.

"Ini harus dipikirkan. Ini tidak berbicara kelompok, secara total dan menyeluruh.
Bahwa masih banyak sekian juta orang yang belum memiliki lapangan kerja harus
kita pikirkan," kata Rachmad saat dihubungi Republika, Ahad (16/2).

Rachmad mengakui, dalam prosesnya muncul resistensi dan protes dari para serikat
pekerja yang khawatir hak-haknya akan berkurang. Namun, ia meyakini, pemerintah
tidak bermaksud untuk mengurangi hak-hak dari para buruh.

"Kita tidak bisa bicara soal serikat pekerja saja. Tuntutan itu hal yang wajar, tapi
tidak bisa 100 persen. Kita harus melihat yang lain, yakni mereka yang
membutuhkan lapangan kerja dan memberi kesempatan kerja pada mereka. Ini
harus kita bangun," ujar dia.

Rachmad mengklaim, yang menjadi tujuan pemerintah adalah untuk memudahkan
investasi yang bermuara pada lebih banyaknya lapangan pekerjaan untuk
masyarakat. "Kita harus meng-create (lapangan kerja), untuk tujuan itu
membutuhkan investasi," ujar Rachmad.

Menurut Rachmad, selama ini negara sulit memaksimalkan potensi karena macetnya
investasi. Macetnya investasi itu, kata Rachmad karena undang - undang di
Indonesia tumpang tindih dan kurang memfasilitasi investasi. Maka Omnibus Law
diciptakan untuk membuka investasi yang diklaim dapat membuka lapangan kerja
lebih banyak.

"Saya kira semangatnya Omnibus Law seperti itu. Kita tau apa yang dilakukan
pemerintah kan banyak yang tidak berhasil, banyak paket kebijakan karena semua
kembali pada undang-undang," ujar dia.

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menerima surat presiden (surpres) beserta
draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law, Rabu (12/2). Ketua DPR Puan
Maharani menerima langsung draf RUU Omnibus Law dari Menteri Koordinator
(Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.

Page 88 of 336.