Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 86

Title          TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, BURUH AKAN DEMO BESAR-BESARAN
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://nasional.tempo.co/read/1308241/tolak-omnibus-law-ruu-cipta-ker ja-buruh-akan-
               Page/URL
                              demo-besar-besaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh
               akan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Rencananya aksi dilaksanakan pada
               saat Dewan Perwakilan Rakya menggelar rapat paripurna untuk mengambil
               keputusan menerima atau tidak draf RUU Cipta Kerja omnibus law.

               "(Aksi) dalam waktu dekat pada rapat paripurna besar-besaran di 24 Provinsi.
               Anggota KSPI akan terjadi aksi besar-besaran dan di nasional kami pusatkkan di
               depan gedung DPR RI," kata Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Ahad 16
               Februari 2020.

               Said memperkirakan puluhan ribu orang akan datang, dan akan lebih besar daripada
               aksi 20 Januari 2020 lalu. Serikat buruh lain, menurutnya, juga akan bergabung di
               aksi tersebut.

               Said berujar bisa juga terjadi penghentian produksi yang dilakukan kaum buruh.
               "Puluhan ribu orang akan datang dan lebih besar dari 20 Januari. Serikat buruh lain
               pun akan bergabung, atau kalau pun tidak bergabung secara bergelombang datang
               ke gedung DPR dan seluruh Indoensia akan ada aksi besar. Bukan tidak mungkin
               sepanjang itu dilakukan tertib, melakukan penghentian produksi yang dilakukan
               kaum buruh," ucapnya.

               Said menyatakan KSPI menolak draft RUU Cipta Kerja karena beberapa alasan.
               Pertama, tidak adanya kepastian kerja. Kedua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
               dipermudah. Ketiga, penghapusan upah minimum. Keempat, Tidak adanya jaminan
               sosial.

               "Enggak ada otaknya itu, pemerintah dan pengusaha, kamu boleh kutip itu," kata
               Iqbal pada wartawan.

















                                                       Page 85 of 336.
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91