Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 91
Title SAID IQBAL : OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HILANGKAN PESANGON
Media Name antaranews.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1300166/said-iqbal-omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
Page/URL
hilangkan-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Omnibus Law Rancangan Undang-
undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di
Jakarta, Minggu.
Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada
batasan waktu sehingga kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga
pekerja tetap akan semakin langka.
"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga
salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Governing Body-United Nation) itu.
Selain itu, kata dia, pengusaha dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dengan alasan selesainya suatu pekerjaan.
"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena
order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak
lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan
kompensasi," katanya.
Ia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki
masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong
perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan
pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Page 90 of 336.
