Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 95

Title          BPJS KETENAGAKERJAAN INGIN PRT MENJADI PEKERJA FORMAL
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://bisnis.tempo.co/read/1308213/bpjs-ketenagakerjaan-ingin-prt-me njadi-pekerja-
               Page/URL
                              formal
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
               ( BPJS ) Ketenagakerjaan atau Bpjamsostek, Guntur Widjaksono berharap pekerja
               rumah tangga atau PRT bisa menjadi pekerja formal secara perundang-undangan.
               Karena dia melihat dalam undang-undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi
               jika ada perintah dan upah.

               "Jadi PRT itu bagian dari pekerjaan informal yang secara perlahan harus menjadi
               formal ke depan," kata Guntur di gedung Perkumpulan Keluarga Berencana
               Indonesia, Jakarta, Ahad, 16 Februari 2020.

               Dia melihat tidak hanya PRT, pekerja di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah
               atau UMKM juga masih banyak yang informal dan tidak ada kontrak.

               Guntur berharap Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Ketenagakerjaan
               mempercepat proses itu. Sebenarnya, kata dia, agar proses itu bisa lebih cepat
               pemerintah langsung meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau
               ILO mengenai pekerjaan rumah tangga.

               "Meratifikasi lebih cepat, ga perlu diskusi pula," ujar dia.

               Menurut dia, Indonesia sudah banyak meratifikasi Konvensi ILO. Seperti mulai dari
               yang mengenai Hak Asasi Manusia, kebebasan berserikat, berunding bersama, anti
               diskrminasi, pekerja anak, dan sebagainya.

               "Ini sebenarnya tinggal kemauan politik saja," ujar dia.

               Di lokasi yang sama Deputi Direktur Bidang Perluasan Kepesertaan Bpjamsostek,
               Cotta Sembiring mengatakan saat ini PRT masuk sebagai kategori bukan penerima
               upah, sampai menunggu kejelasan regulasi tadi.

               "Tapi kami tidak perlu, apakah dia PU atau bukan PU, ketika ada risiko dia
               terlindungi. Manfaat itu tidak dibedakan," kata Cotta.

               Sebelumnya Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk segera menyelesaikan aturan




                                                       Page 94 of 336.
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100