Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 87
Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HAPUSKAN PESANGON DAN PICU KELANGKAAN
KARYAWAN TETAP
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://bekasi.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-12340787/omnibus-law-ruu- cipta-kerja-
hapuskan-pesangon-dan-picu-kelangkaan-karyawan-tetap
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan
pesangon untuk buruh.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja terdapat penghapusan pasal 59 UU 13 tahun 2003,
yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian, kerja
kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di
Jakarta seperti disiarkan Antara, Minggu 16 Februari 2020.
Ia mengemukakan, dalam draf RUU tersebut disebutkan bahwa tidak ada batasan
waktu sehingga kontrak kerja bisa diterapkan seumur hidup. Dengan kata lain,
status pekerja tetap akan semakin langka.
"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal.
Selain itu, kata Said Iqbal, pengusaha dapat dengan mudah melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dengan alasan selesainya suatu pekerjaan.
"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena
order atau pekerjaannya sudah habis. Semenatra pekerja kontrak yang di-PHK
karena selesainya suatu pekerjaan padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak
lagi mendapatkan hak sesuai sisa kontraknya. Mereka hanya mendapatkan
kompensasi," katanya.
Ia menegaskan, kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki masa
kerja paling sedikit setahun.
Hal itu, kata Said Iqbal, akan mendorong perusahaan mempekerjakan buruh kurang
dari setahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus sehingga memungkinkan
pengusaha mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun
Page 86 of 336.
