Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 84
Title 4 KONTROVERSI OMNIBUS LAW YANG DIANGGAP MERUGIKAN BURUH
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://news.harianjogja.com/read/2020/02/16/500/1031927/4-kontroversi -omnibus-
Page/URL
law-yang-dianggap-merugikan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA --Protes terhadap Omnibus Law hingga kini terus bergulir.
Omnibus Law tuai polemik. Terdapat sejumlah aturan kontroversial yang dianggap
merugikan pekerja.
Berikut aturan kontroversial Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja! 1.
Pasal 89 nomor 20 terkait pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang
melebihi ketentuan atau lembur Dalam poin ini menyebutkan bahwa pengusaha
dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan
atau sektor usaha tertentu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu serta
skema periode kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 89 nomor 22 tentang waktu istirahat dan cuti, serta hari kerja Pasal 89
nomor 22 terkait ketentuan Pasal 79 diubah sehingga isinya pengusaha wajib
memberi waktu istirahat kepada pekerja meliputi istirahat antara jam kerja paling
sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Lalu terdapat pula poin pengusaha wajib memberikan waktu istirahat mingguan satu
hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
3. Pasal 89 nomor 24 terkait upah Di dalamnya terdapat aturan Gubernur
menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
Aturan tersebut tidak berlaku untuk industri kecil dan industri padat karya.
Lalu di nomor 30 menyebutkan pengusaha melakukan peninjauan upah secara
berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
4. Pasal 42 terkait tenaga kerja asing Di dalamnya terdapat aturan tenaga kerja
asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang
akan diduduki.
Disebutkan, tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan kecuali jabatan yang
Page 83 of 336.
