Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 80
UU ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah.
Omnibus law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan
Presiden Indonesia 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu.
Di Indonesia, konsep onimbus law baru diterapkan pertama kali.
Sama seperti UU lainnya, penerbitan UU dengan konsep Onimbus Law ini juga harus
disetujui bersama-sama dengan DPR.
Namun kalau dilihat di DPR dengan parpol pendukung pemerintah yang cukup
mendominasi, maka mengesahkan dua UU ini tidak akan sulit.
Kendati demikian, ternyata pengesahan dua UU omnibus law ini mendapat
penolakan keras dari sejumlah kalangan.
Satu diantaranya yakni para buruh.
Hal ini dikarenakan, UU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja dinilai merugikan para
pekerja.
Dalam menyuarakan penolakan tersebut, para buruh menggelar aksi besar-besaran
di depan Gedung DPR pada Senin (20/1/2020) lalu.
Adapun untuk klaster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perdebatan, poin-
poin dalam omnibus law meliputi upah minimum, pemutusan hubungan kerja,
pekerja kontrak, dan waktu kerja.
Dimana poin-poin tersebut dalam UU Omnibus Law dinilai tidak ramah dengan
pekerja.
Page 79 of 336.
