Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 79
"Kami sebagai serikat pekerja berkepentingan untuk menjamin tidak ada
pengurangan dan pelanggaran hak-hak buruh," kata Saeful.
"Anda merasa tidak dilibatkan?" tanya pembawa acara, Rosiana Silalahi.
"Sangat tidak dilibatkan," timpal Saeful.
Rosi kemudian membacakan pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Dimana pernyataan Andi mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota DPR.
Hal ini dikarenakan proses pembuatan omnibus law yang terkesan sembunyi-
sembunyi.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan soal pembuatan omnibus law yang hanya
mengajak bicara kaum pengusaha saja dan mengesampingkan buruh.
"Banyak pertanyaan, satuan tugas (satgas) omibuslaw yang dibentuk dari awal
dipimpin oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, seluruh anggotanya adalah ketua
asosiasi pengusaha tidak ada satupun unsur dari buruh," ujar Rosi saat
membacakan pernyataan Andi.
"Anda sepakat?" tanya Rosi kepada Saeful.
"Itulah indikasi, itu betul," timpal Presiden OPSI ini.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draf dan surat presiden
(surpres) RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI pada Rabu
(12/2/2020).
Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua
DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Dalam kesempatan ini Pak Menko dan para menteri menyampaikan bahwa omnibus
law Cipta Kerja akan terdiri dari 79 UU, 15 bab, dengan 174 pasal yang akan
dibahas di DPR," ujar Puan yang dikutip dari Kompas.com.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menuturkan draf tersebut akan dibahas dengan
melibatkan tujuh komisi di DPR.
Puan pun menegaskan kini omnibus law 'RUU Cipta Lapangan Kerja' berubah
menjadi 'RUU Cipta Kerja'.
Omnibus Law Tuai Penolakan dari Buruh Omnibus law adalah sebuah konsep
pembentukan undang-undang utama untuk menyasar isu besar dan dapat
mencabut atau mengubah beberapa UU.
Page 78 of 336.
