Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 77

Title          KSPI SEBUT TAK ADA KEPASTIAN KERJA PADA RUU CIPTA KERJA
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1300110/kspi-sebut-tak-ad a-kepastian-
               Page/URL
                              kerja-pada-ruu-cipta-kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative




               Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
               menyebut tidak ada kepastian kerja dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta
               Kerja.

               "Adanya RUU ini nanti akan membuat praktik alih daya dilakukan secara bebas,
               tanpa adanya batasan waktu," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta,Minggu.

               Dia menambahkan RUU tersebut dikhawatirkan akan semakin banyak Tenaga Kerja
               Asing (TKA) yang masuk dan bekerja di berbagai sektor.

               Pasalnya, katanya, dalam RUU tersebut tidak ada lagi kewajiban bagi pemberi kerja
               untuk memiliki izin tertulis untuk mempekerjakan TKA.

               "Padahal, sebelumnya, selain membuat rencana penggunaan TKA, juga wajib
               mendapatkan izin tertulis untuk mendapatkan izin kerja," kata dia.

               Dalam RUU tersebut, membolehkan TKA bekerja pada bidang kegiatan
               pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan,
               kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu, bebas masuk ke
               Indonesia.

               Selain itu, TKA boleh menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan
               komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan
               perundang-undangan.

               "Tenaga asing yang bekerja di Indonesia juga tidak perlu memiliki kualifikasi
               memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman
               budaya Indonesia," kata dia.

               Dengan kata lain, katanya, tidak ada lagi kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa
               Indonesia.

               Hal itu, kata Iqbal, akan menyulitkan dalam transfer pengetahuan dan keahlian.

               Sebelumnya, pemerintah menyerahkan draf RUU tersebut kepada Dewan Perwakilan
               Rakyat. Penyerahan draf tersebut mengundang reaksi keras dari para buruh yang
               menilai RUU tersebut berpihak pada pengusaha.






                                                       Page 76 of 336.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82