Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 104
Title RUU OMNIBUS LAWA CILAKA, KSPI BERANG NAMANYA DICATUT PEMERINTAH
Media Name jawapos.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/16/02/2020/ruu-omnibus-lawa-cilaka-ks pi-berang-
Page/URL
namanya-dicatut-pemerintah/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian lewat Surat Keterangan
(SK) Nomor 121 Tahun 2020 membentuk tim koordinasi pembahasan dan konsultasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Dalam SK tersebut tercantum nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal sebagai anggota tim yang tergabung.
Menanggapi hal itu, Iqbal dengan tegas membantah bahwa dirinya masuk ke dalam
tim pembahasan tersebut. Bahkan, ia mengaku tidak pernah menerima ajakan
masuk menjadi anggota tim.
"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan
SK Kemenko Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU
Omnibus Law Cipta Kerja, isi draf itu, KSPI tidak bertanggungjawab atas isi
pasalnya," tegas Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).
Pencantutan namanya Iqbal tanpa seizin pihak KSPI dianggap sebagai hal yang
sangat mengecewakan, apalagi yang membuat SK itu adalah pemerintah.
"Dicantumkan nama KSPI itu tanpa izin dan tak pernah tahu alasannya apa (tidak
tau). Yang jelas RUU itu tertutup dan bertentangan dengan keterbukaan informasi
dan juga bertentangan dengan UUD 45," katanya.
Menurut Iqbal, pembentukan tim itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Pasalnya,
draf RUU Cilaka itu saja telah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa
ada campur tangan pihak buruh.
"RUU itu sudah diserahkan ke DPR. Itu kan jelas pemerintah enggak butuh tim.
Makanya kita menolak untuk masuk ke dalam itu," tambah dia.
Banyak kontroversi yang terjadi dalam RUU ini, salah satunya adalah tidak adanya
perlindungan terhadap tenaga kerja dan hanya berorientasi pada bisnis. Sebab,
setelah ditelusuri oleh pihaknya, dalam RUU tersebut terdapat salah satu pasal yang
dihapus, yakni upah minimal pekerja yang tergabung dalam UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Pasalnya dipecah-dipecah tapi pas kita rangkum itu hilang upah minimum. Kalau
Page 103 of 336.
