Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 106
Title KSPI SEBUT RUU LAW CIPTA KERJA UNTUNGKAN PERUSAHAAN "PREMAN"
Media Name jawapos.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/02/2020/kspi-sebut-ruu-law -cipta-kerja-
Page/URL
untungkan-perusahaan-preman/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai draf RUU Omnibus Law Cipta
Kerja lebih menguntungkan perusahaan nakal atau preman. Perusahan itu biasanya
memilih pindah lokasi demi bisa menggaji pekerjanya dengan rendah.
Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi menyebut, kini banyak perusahaan nakal.
Perusahaan itu biasanya hanya mencari daerah yang memiliki standar gaji rendah.
Jika, upah di satu daerah tinggi, perusahaan tersebut memilih pindah ke daerah
yang lain.
"Perusahan-perusahaan yang benar nanti akan kalah dengan perusahaan yang
preman. Perusahan preman itu dikit-dikit pindah karena upahnya tinggi ke daerah
yang upahnya dikit," ujar Muhammad Rusdi dalam Konferensi Pers di Hotel Mega
Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).
Menurut dia, jika sebuah perusahaan benar-benar pindah tidak masalah. Tapi
pindah dengan modus menghindari upah tinggi, maka itu sangat menjadi masalah.
Apalagi perusahaan seperti itu nantinya tidak kena sanksi berdasar pada RUU Cipta
Kerja.
Kekhwatiran dari serikat pekerja terhadap perusahaan preman atau nakal ini, karena
di dalam RUU Omnibus Law, terdapat pasal yang dihilangkan dari UU nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yakni, pasal tentang sanksi perusahaan dan
insentif bagi industri sektor padat karya.
Lebih jauh Muhammad Rusdi menilai, kebanyakan perusahaan yang masuk di sektor
industri padat karya adalah perusahaan broker. Perusahaan seperti ini lebih
mementingkan besaran biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan.
"Mereka itu hanya mencari upah murah dan lahan murah karena mereka adalah
hanya perusahaan broker," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Draf RUU
Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (12/2) lalu. Kebijakan tersebut menuai
kontroversi karena banyaknya penghapusan pasal dari UU ketenagakerjaan
sebelumnya yang merugikan para pekerja.
Page 105 of 336.
