Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 111
Title RUU OMNIBUS LAW: PEMERINTAH MEMISKINKAN PEKERJA DAN MENDEWAKAN
PERUSAHAAN OUTSOURCING
Media Name jpnn.com
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://www.jpnn.com/news/ruu-omnibus-law-pemerintah-memiskinkan-peker ja-dan-
mendewakan-perusahaan-outsourcing
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan penolakan terhadap
adanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
KSPI menilai, keberadaan RUU tersebut akan membuat kaum buruh menjadi miskin
dan terpinggirkan.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, mereka menolak RUU itu karena kaum buruh
seperti KSPI tidak dilibatkan dalam perancangan dan perumusannya.
"Kami tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta oleh Menko Perekonomian
masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian nomor
121 tahun 2020," ujar Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/2).
Dia menuturkan, poin utama yang ditolak dalam RUU adalah terkait perusahaan alih
daya atau outsourcing.
Pasalnya, dalam RUU tersebut, perusahaan outsourcing diberi ruang yang jelas oleh
pemerintah, padahal selama ini kaum buruh selalu menuntut penghapusan
outsourcing.
"Dalam RUU ini jelas agen outsourcing resmi diberikan ruang oleh negara, karena
bisa melakukan kontrak kerja seumur hidup," tegas Iqbal.
Dia pun menyebut RUU tersebut telah mendukung outsourcing melakukan kerja
paksa terhadap para buruh.
"Tetapi negara kasih ruang resmi dalam konstitusi, enggak ada otaknya pemerintah,
enggak ada otaknya yang memberi ruang ini," katanya.
Diketahui, pemerintah melalui sejumlah menteri kabinet yang dipimpin Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto secara resmi telah
Page 110 of 336.
