Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 116
Title PRESIDEN KSPI SEBUT RUU CIPTA KERJA HILANGKAN PESANGON
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 16 Februari 2020
https://indopos.co.id/read/2020/02/16/221282/presiden-kspi-sebut-ruu-c ipta-kerja-
Page/URL
hilangkan-pesangon/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan
pesangon untuk para pekerja.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," kata Iqbal dalam konferensi pers di
Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada
batasan waktu sehingga kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga
pekerja tetap akan semakin langka.
"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga
salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ILO Governing Body-United Nation.
Selain itu, kata dia, pengusaha dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dengan alasan selesainya suatu pekerjaan. "Akibatnya, pengusaha bisa
gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau pekerjaannya
sudah habis," kecamnya.
Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK karena selesainya suatu pekerjaan,
lanjut dia, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak
sesuai dengan sisa kontraknya. "Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.
Ia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki
masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong
perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan
pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Page 115 of 336.
