Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title INI 9 ALASAN KSPI MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/15353591/ini-9-alasan-kspi -menolak-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengungkapkan
sembilan alasan menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja.

Kesembilan alasan itu berangkat dari tiga prinsip buruh yang dianggap KSPI tidak
terdapat dalam Omnibus Law RUU tersebut.

Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau
perlindungan terhadap pendapatan serta social security atau jaminan sosial
terhadap pekerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan alasan-alasan tersebut, saat konferensi
pers terkait RUU Cipta Kerja di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu
(16/2/2020).

Kesembilan alasan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hilangnya Upah Minimum
"Dalam RUU Cipta Kerja, ada istilah yang disebut upah per satuan waktu dan per
satuan hasil. Upah per satuan waktu adalah per jam, otomatis menghilangkan upah
minimum," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah
minimum provinsi (UMP) hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.

Para buruh, kata dia, menggunakan upah dari upah minimum kabupaten (UMK) dan
upah minimum sektoral kerja (UMSK).

Namun dalam RUU Cipta Kerja, UMK dan UMSK dihapus dan digantikan UMP.

"Berarti hilang. Kalau tetap dipaksakan UMP, upah yang UMK/UMSK-nya lebih besar
dari UMP masa diturunkan (kalau berpatokan hanya pada UMP)," kata dia.

Selain itu, perumusan kenaikan upah minimum juga hanya berdasarkan
pertumbuhan ekonomi, tidak ditambahkan inflasi seperti halnya dalam PP 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan.

Page 117 of 336.