Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 123
outsourcing.
"Kalau sekarang outsourcing hanya lima jenis, petugas kebersihan, katering, pihak
keamanan, supir, lalu pertambangan atau perminyakan. Nah, poin itu dihapus di
Omnibus Law, artinya semua pekerjaan bisa menggunakan outsourcing," papar
Said.
Lebih lanjut, kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia
juga dikeluhkan oleh KSPI. Dalam aturan saat ini, pemberi kerja yang
mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
"Sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin
tertulis untuk mempekerjakan TKA," jelasnya.
Lalu, Said mengklaim pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk
melakukan PHK kepada karyawan. Perusahaan tak lagi diwajibkan melakukan
diskusi dengan serikat pekerja jika ingin melakukan PHK.
"Jadi tidak ada lagi kewajiban bagi pengusaha agar jangan terjadi PHK," ucap Said.
Kemudian, Omnibus Law Cipta Kerja juga tak memasukkan aturan mengenai sanksi
bagi pengusaha yang tidak memberikan pesangon kepada pekerja. Padahal, poin
tersebut masuk dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan saat ini.
"Kalau tidak ada sanksi ini berarti tidak ada keamanan pendapatan bagi buruh,"
tutur Said.
Diketahui, pemerintah telah memberikan draf Omnibus Law Cipta Kerja kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2) kemarin. Pihak Istana
sebelumnya menargetkan draf itu bisa disahkan menjadi undang-undang sebelum
Hari Raya Idul Fitri.
(aud/bir).
Page 122 of 336.
