Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 128
"Buruh perempuan semakin jauh dari mendapatkan hak kesehatan reproduksinya,"
ucap Nining Elitos.
Sejumlah serikat pekerja/serikat buruh sudah menyatakan menolakomnibus law itu
dan tak mau tergabung dalam tim konsultasi bentukan Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pembentukan tim konsultasi baru diumumkan menjelang penyerahan draf dan surat
presiden (surpres) RUU Cipta Kerja ke DPR.
Pemerintah sebenarnya telah menjalankan lobi-lobi kepada serikat pekerja dan
serikat buruh agar mendukung RUU Cipta Kerja.
Dalam sejumlah kesempatan, Menko Airlangga dan Menteri Ida mengundang
petinggi serikat buruh.
Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung di sejumlah lokasi, mulai dari kantor
Kemenaker, rumah dinas Airlangga, hingga di sejumlah hotel.
Pada 14 Januari 2020, misalnya, Airlangga dan Ida bertemu sejumlah kelompok
buruh di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Hadir pula petinggi Badan Intelijen
Negara (BIN) dan Polri.
Langkah pemerintah melibatkan aparat Kepolisian dan Intelijen pun dikritik lantaran
dinilai tak relevan. Apalagi, dalam penyusunan draf RUU pemerintah tak transparan
dan tak melibatkan publik.
"Menurut saya pemerintah jangan offside lah, jangan berlebihan juga, nanti
akhirnya malah memperkeruh suasana," kata Komisioner Ombudsman Nasional RI
Alamsyah Saragih kepada Tempo pada Kamis malam pekan lalu.
Ada sejumlah alasan penolakan yang diajukan kalangan buruh. Mulai dari hilangnya
upah minimum, hilangnya jaminan sosial, berkurangnya pesangon PHK, jam kerja
yang eksplotatif, hingga ketidakjelasan nasib pekerja kontrak dan outsourcing.
Kemudian ancaman banjir tenaga kerja asing yang tak berkeahlian (unskilled
labour), kemudahan PHK oleh perusahaan, upaya penghapusan sanksi pidana bagi
perusahaan, dan aturan yang diskriminatif bagi perempuan seperti cuti haid dan
melahirkan hilang.
Poin soal ketenagakerjaan ini tertuang dalam Bab IV draf RUU Cipta Kerja.
Ada tiga beleid terkait ketenagakerjaan yang akan diubah dalam omnibus law ini,
yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Page 127 of 336.
