Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 133
Title SIKAPI RUU CIPTAKER, KSPI: PEMERINTAH & PENGUSAHA TAK PUNYA OTAK
Media Name tirto.id
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://tirto.id/sikapi-ruu-ciptaker-kspi-pemerintah-pengusaha-tak-pun ya-otak-eznJ
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Rencana pembebasan kuota outsourcing membuat KSPI geram, sehingga
mengecam pemerintah dan pengusaha yang membuat dan mengusulkan RUU Cipta
Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, tak
diajak berunding oleh pemerintah Indonesia dalam penyusunan draf Rancangan
Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Ia mengatakan, seharusnya pembahasan tersebut melibatkan serikat pekerja
sebelum diberikan kepada DPR RI untuk dibahas.
"Tidak pernah diundang. Kalau pun diundang tidak pernah ada draftnya jadi kita
enggak tau isi rancangannya," kata dia di Ballroom Mega Proklamasi Hotel, Jakarta
Pusat, Minggu (16/2/2020).
Ia mengaku kecewa dengan banyak kejanggalan aturan di RUU Cipta Kerja. Mulai
dari adanya aturan mengenai perlindungan buruh yang dihapus sampai kebijakan
rekrutmen tenaga kerja hingga pembebasan jumlah pekerja outsourcing .
Iqbal menilai tidak ada job security atau kepastian kerja dalam RUU tersebut. Salah
satunya karena RUU ini membuat praktik kerja outsourcing bisa dilakukan dengan
kuota tak terbatas, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Ia merasa aneh, pemerintah malah memberikan ruang secara resmi pada agen
penyalur outsourcing .
"Enggak ada otaknya itu, pemerintah dan pengusaha, kamu boleh kutip itu," terang
dia.
Dengan banyaknya kejanggalan tersebut, KSPI menolak sejumlah pasal dalam
aturan ini. KSPI pun menolak dan mengklaim tidak pernah terlibat dalam tim
pembahas Omnibus Law yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia menjelaskan, memang masih ada ketentuan upah dalam draf RUU, namun jika
dirangkum dalam satu kesatuan, upah minimum diganti menjadi ketentuan upah
minimun provinsi (UMP).
Page 132 of 336.
