Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 129
Sebagai contoh, Pasal 88C draf RUU tersebut berbunyi: Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah
minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).
Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan
upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengakui adanya pemotongan besaran
pesangon PHK.
Menurut dia, perubahan itu dibuat lantaran aturan pesangon dalam UU
Ketenagakerjaan kurang implementatif. Banyak pengusaha tak mampu
membayarkan pesangon sesuai aturan tersebut.
"Hitung-hitungan prinsip pemberian pesangon, upah, itu kan (bagaimana)
pengusahanya mampu, buruhnya cukup," ujar Ida pada Selasa pekan lalu.
Ada sejumlah alasan penolakan yang diajukan kalangan buruh. Mulai dari hilangnya
upah minimum, hilangnya jaminan sosial, berkurangnya pesangon PHK, jam kerja
yang eksplotatif, hingga ketidakjelasan nasib pekerja kontrak dan outsourcing.
Kemudian ancaman banjir tenaga kerja asing yang tak berkeahlian (unskilled
labour), kemudahan PHK oleh perusahaan, upaya penghapusan sanksi pidana bagi
perusahaan, dan aturan yang diskriminatif bagi perempuan seperti cuti haid dan
melahirkan hilang.
Poin soal ketenagakerjaan ini tertuang dalam Bab IV draf RUU Cipta Kerja.
Ada tiga beleid terkait ketenagakerjaan yang akan diubah dalam omnibus law ini,
yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sebagai contoh, Pasal 88C draf RUU tersebut berbunyi: Gubernur menetapkan upah
minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah
minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP).
Dengan kata lain, aturan ini memungkinkan skema pengupahan dengan meniadakan
upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK), dan menjadikan UMP sebagai satu-satunya acuan besaran nilai gaji.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengakui adanya pemotongan besaran
pesangon PHK.
ADVERTISEMENT
Page 128 of 336.
