Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 127

Title          OMNIBUS LAW CILAKA JOKOWI: PENGUSAHA UNTUNG, BURUH BUNTUNG
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      16 Februari 2020
                              https://fokus.tempo.co/read/1308288/omnibus-law-cilaka-jokowi-pengusah a-untung-
               Page/URL
                              buruh-buntung
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative












               Kian santer penolakan buruh terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang
               Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka (kini diubah menjadi Cipta Kerja) usulan Presiden
               Jokowi. Kalangan buruh semakin bersemangat ketika rancangan aturan sapu jagat
               tersebut diserahkan oleh pemerintahan Jokowi kepada DPR. Draf atau rancangan itu
               pun telah dibuka untuk publik.

               RUU Cilaka dinilai hanya memberi karpet merah kepada pengusaha, tetapi
               menyudutkan buruh. Dalam penyusunan rancangan tadi, pemerintah membentuk
               tim satgas yang berisikan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan
               Asosiasi Pengusah Indonesia (Apindo).

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan
               pemerintah tak memikirkan pekerja dalam penyusunan omnibus law ini.

               "Enggak ada otak itu, pemerintah dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers
               di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad, 16 Februari 2020.

               Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos
               menyebut RUU Cipta Kerja ini melenceng dari tujuan awalnya. Yang terjadi,
               substansinya mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Indonesia.

               "Judulnya saja Cipta Lapangan Kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan
               kerja, melainkan investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya,"
               kata Nining dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu lalu, 15 Februari
               2020.

               Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak
               masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan
               tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.

               Juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, mengkhitankan,
               membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya
               anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b).





                                                      Page 126 of 336.
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132