Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 130
Menurut dia, perubahan itu dibuat lantaran aturan pesangon dalam UU
Ketenagakerjaan kurang implementatif. Banyak pengusaha tak mampu
membayarkan pesangon sesuai aturan tersebut.
"Hitung-hitungan prinsip pemberian pesangon, upah, itu kan (bagaimana)
pengusahanya mampu, buruhnya cukup," ujar Ida pada Selasa pekan lalu.
Rancangan aturan yang baru itu juga hendak menghapus cuti khusus atau izin tak
masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan, aturan
tersebut tercantum dalam Pasal 93 huruf a.
Juga diusulkan dihapus izin atau cuti khusus menikah, menikahkan, mengkhitankan,
membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga adanya
anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b).
"Buruh perempuan semakin jauh dari mendapatkan hak kesehatan reproduksinya,"
ucap Nining Elitos.
Sejumlah serikat pekerja/serikat buruh sudah menyatakan menolakomnibus law itu
dan tak mau tergabung dalam tim konsultasi bentukan Menteri Koordinator
Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pembentukan tim konsultasi baru diumumkan menjelang penyerahan draf dan surat
presiden (surpres) RUU Cipta Kerja ke DPR. Pemerintah sebenarnya telah
menjalankan lobi-lobi kepada serikat pekerja dan serikat buruh agar
mendukung RUU Cipta Kerja.
Dalam sejumlah kesempatan, Menko Airlangga dan Menteri Ida mengundang
petinggi serikat buruh. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung di sejumlah
lokasi, mulai dari kantor Kemenaker, rumah dinas Airlangga, hingga di sejumlah
hotel.
Pada 14 Januari 2020, misalnya, Airlangga dan Ida bertemu sejumlah kelompok
buruh di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Hadir pula petinggi Badan Intelijen
Negara (BIN) dan Polri.
Langkah pemerintah melibatkan aparat Kepolisian dan Intelijen pun dikritik lantaran
dinilai tak relevan. Apalagi, dalam penyusunan draf RUU pemerintah tak transparan
dan tak melibatkan publik.
"Menurut saya pemerintah jangan offside lah, jangan berlebihan juga, nanti
akhirnya malah memperkeruh suasana," kata Komisioner Ombudsman Nasional
RI Alamsyah Saragih kepada Tempo pada Kamis malam pekan lalu.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI | DEWI NURITA | FAJAR
PEBRIANTO
Page 129 of 336.
