Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 125

Title          KSPI: TIDAK ADA SWEETENER DI DUNIA BURUH
               Media Name     tempo.co
               Pub. Date      16 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.tempo.co/read/1308286/kspi-tidak-ada-sweetener-di-dun ia-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative













               Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengaku tak pernah diajak
               berdiskusi oleh pemerintah mengenai penyusunan Omnibus Law Rancangan
               Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja .

               Lembaga itu juga tak masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang
               dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

               "Kami tidak tahu, kami tidak diundang. Kami tidak mau karena pembahasan
               dilakukan secara tertutup atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)
               1945," ucap Presiden KSPI Said Iqbal, Minggu (16/2).

               Untuk itu, Said menyatakan pihaknya tak bertanggung jawab dengan semua poin
               yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, ia menolak mentah-mentah
               semua isi dari draf tersebut.

               "Kami menolak dengan tiga prinsip, tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian
               kesejahteraan, dan juga tidak ada kepastian mengenai jaminan sosialnya," ujarnya.

               Sebelumnya, Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
               Wea dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos bilang nama
               kelompoknya dicatut dalam Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian Nomor 121
               Tahun 2020.

               Surat itu berisi mengenai tim pengkajian Omnibus Law Cipta Kerja. Pihak KSPSI dan
               Kasbi mengklaim tak pernah mengiyakan untuk masuk dalam tim tersebut.

               "Meski dalam SK tersebut terdapat penyebutan Ketua Umum Konfederasi Kongres
               Aliansi Buruh Indonesia, kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah
               pencatutan ataupun klaim secara sepihak," kata Nining belum lama ini.

               Nining mengatakan beberapa kali diundang oleh Kementerian Koordinator
               Perekonomian untuk membahas RUU tersebut.

               Namun, KASBI selalu menolak karena menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah
               sejak awal.




                                                      Page 124 of 336.
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130