Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, KSPI TAK PERNAH DIAJAK DISKUSI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200216161604-92-475111/draf-omn ibus-law-
Page/URL
cipta-kerja-kspi-tak-pernah-diajak-diskusi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) mengaku tak pernah diajak
berdiskusi oleh pemerintah mengenai penyusunan Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja . Lembaga itu juga tak masuk dalam tim
pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.

"Kami tidak tahu, kami tidak diundang. Kami tidak mau karena pembahasan
dilakukan secara tertutup atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD)
1945," ucap Presiden KSPI Said Iqbal, Minggu (16/2).

Untuk itu, Said menyatakan pihaknya tak bertanggung jawab dengan semua poin
yang ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, ia menolak mentah-mentah
semua isi dari draf tersebut.

"Kami menolak dengan tiga prinsip, tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian
kesejahteraan, dan juga tidak ada kepastian mengenai jaminan sosialnya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena
Wea dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos bilang nama
kelompoknya dicatut dalam Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian Nomor 121
Tahun 2020. Surat itu berisi mengenai tim pengkajian Omnibus Law Cipta Kerja.
Pihak KSPSI dan Kasbi mengklaim tak pernah mengiyakan untuk masuk dalam tim
tersebut.

"Meski dalam SK tersebut terdapat penyebutan Ketua Umum Konfederasi Kongres
Aliansi Buruh Indonesia, kami pastikan bahwa penyebutan tersebut adalah
pencatutan ataupun klaim secara sepihak," kata Nining belum lama ini.

Nining mengatakan beberapa kali diundang oleh Kementerian Koordinator
Perekonomian untuk membahas RUU tersebut. Namun, KASBI selalu menolak
karena menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah sejak awal. Pemerintah baru
saja menyerahkan draf Omnibus law Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
pada Rabu (12/2) kemarin. RUU juga masuk dalam daftar Program Legislasi
Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Selain Cipta Kerja, terdapat tiga Omnibus
Law lain yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Tiga aturan yang dimaksud
adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, dan RUU tentang
Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. (aud/bir).

Page 123 of 336.