Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 122
Title SERIKAT BURUH TOLAK DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200216155939-92-475110/serikat- buruh-
Page/URL
tolak-draf-omnibus-law-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menolak draf Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah beredar di publik.
Alasannya, karena perubahan aturan terkait upah minimum.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja tak lagi
diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya
berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
"Ada yang bilang UMP, ada tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh, kecuali
untuk DKI Jakarta dan Yogayakarta. Di luar itu, UMP biasanya tidak digunakan.
Kalau dipaksakan jadi turun," ungkap Said, Minggu (16/2).
Ia mencontohkan saat ini upah minimum di Kabupaten Bekasi sebesar Rp4,4 juta
dan Karawang Rp4,5 juta. Namun, jika mengacu pada UMP Jawa Barat yang hanya
Rp1,8 juta, artinya akan ada potensi pengurangan penghasilan bagi buruh usai
Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
"Itu namanya tidak punya otak," tegas Said.
Selain itu, pemerintah juga mengubah formula perhitungan upah minimum dengan
menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya
berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
"Jadi, kalau ada kenaikan barang itu tidak dihitung lagi. Hanya melihat pertumbuhan
ekonomi daerah, ini kan ada yang pertumbuhannya kecil atau bahkan minus,"
katanya.
Kemudian, perubahan perhitungan formula pesangon juga menjadi sorotan KSPI.
Said menyatakan jumlah pesangon yang diterima buruh jika terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) berpotensi semakin kecil.
"Kalau dalam aturan sekarang ditotal bisa 32 kali upah, kalau sekarang total
mungkin hanya 18 kali," terang dia.
Selanjutnya, Said mengklaim pemerintah memberikan kebebasan kepada pengusaha
untuk menggunakan pekerja outsourcing di berbagai jabatan. Berbeda dengan
aturan yang berlaku saat ini, di mana hanya ada lima pekerjaan yang boleh diisi
Page 121 of 336.
