Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title SELAIN DEMO BESAR-BESARAN, KSPI AKAN TEMPUH LANGKAH HUKUM TOLAK OMNIBUS
LAW RUU CIPTA KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 16 Februari 2020
Page/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/16271851/selain-demo-besar -besaran-
kspi-akan-tempuh-langkah-hukum-tolak-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan tindakan
hukum untuk menolak Omnibus Law Cilta Kerja, selain akan menggelar aksi besar-
besaran.

Hal tersebut disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal saat menggelar konferensi pers,
merespons rencana pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Jalan
Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

"Secara hukum kami akan lakukan judicial formil. Batalkan semua isi UU Omnibus
Law, tidak hanya tentang ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Pihaknya akan meminta MK membatalkan pasal yang merugikan.

"Berikutnya citizen law suit, gugatan warga negara, karena buruh sebagai warga
negara dirugikan dengan sikap pemerintah yang sangat kapitalis dan liberal," kata
dia.

Menurut Iqbal, adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini membuat dunia tenaga
kerja diliberalisasi.

Hal tersebut terlihat dari pasal-pasal yang termuat dalam RUU tersebut.

Setelah melakukan kajian terhadap RUU Cipta Kerja, ia menilai, apa yang dilakukan
pemerintah melalui Omnibus Law hanya oming kosong belaka.

"Kami minta DPR secara politik batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan ketenagakerjaan,"
pungkas dia.

KSPI mengungkapkan sembilan alasan mengapa mereka menolak Omnibus Law
RUU Cipta Kerja.

Kemudian jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas,
penggunaan tenaga kerja asing (TKA), PHK yang dipermudah, hilangnya jaminan
sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana
terhadap perusahaan yang dihilangkan.

Page 120 of 336.