Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 154
Title TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, BURUH: TIDAK ADA KEPASTIAN KERJA!
Media Name detik.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4901491/tolak-omnibus- law-cipta-kerja-
Page/URL
buruh-tidak-ada-kepastian-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak RUU Omnibus Law
Cipta Kerja (Ciptaker). Para buruh menilai justru RUU ini memberikan ketidakpastian
kerja, jaminan sosial, dan pendapatan.
"Di dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial,
kepastian pendapatan," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, di Ballroom Hotel Mega
Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).
Said menilai setidaknya ada sembilan poin yang ditolak dan dinilai membebani para
pekerja. Poin pertama menurut Said adalah terkait upah minimum. Justru, dalam
RUU ini upah minimum untuk buruh jumlahnya menjadi semakin kecil.
Pasalnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah sektoral kabupaten/kota
(UMSK) yang dihapuskan. Sementara itu, untuk upah minimum ditetapkan lewat
upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam pasal 88 C yang berbunyi
gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
"Dalam RUU Cipta kerja UMK dan UMSK yang selama ini berlaku dihapus. Berarti
upah minimum hilang. Kalau dipaksakan UMP Jawa Barat Rp1,8 juta, UMK
Kabupaten Bekasi Rp4,4 juta, masa turun upah mereka," ungkap Said.
Kemudian, Said menolak aturan mengenai pesangon dalam RUU Ciptaker. Pasalnya
besaran pesangon yang harus dibayarkan perusahaan maksimalnya hanya 17 kali
gaji, padahal harusnya bisa hingga 34 kali gaji kalau ada pekerja yang terkena PHK
karena kesalahan perusahaan.
Berikutnya, Said menolak aturan yang menyebutkan bahwa hak perusahaan untuk
menggunakan pegawai outsource dengan kuota tidak terbatas. Dalam aturan baru
tersebut perusahaan dibebaskan untuk menambah karyawan outsource di berbagai
bidang bahkan bekerja sebagai profesi inti dan strategis dalam sebuah perusahaan.
"Pengunaan outsource yang bebas untuk semua jenis kerja dan waktu yang tak
terbatas. Ini kenapa malah dibenarkan, berarti karyawan outsource bisa kerja di
profesi yang corenya. Ini ko bisa seperti ini," sebut Said.
Kemudian Said pun menolak aturan mengenai upah sesuai jam kerja. Pasalnya hal
Page 153 of 336.
