Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: PEMERINTAH HAPUS CUTI PANJANG PEKERJA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pemerintah-ha pus-cuti-
Page/URL
panjang-pekerja.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf telah mengubah beberapa ketentuan dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipa Kerja. Salah satunya adalah soal
penghapusan cuti panjang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 79, pemerintah menjelaskan soal cuti
panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama.

Cuti panjang yang diatur sebagaimana dimaksud adalah sekitar 2 bulan pada tahun
ketujuh hingga tahun ke delapan masing-masing 1 bulan tiap tahunnya. UU tersebut
pun mengatur secara jelas peraturan soal istirahat panjang yang dibuat dalam
beberapa poin khusus.

Namun, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah hanya mengatur waktu
istirahat antara jam kerja setelah bekerja 4 jam berturut-turut dan istirahat
mingguan sekitar 1-2 hari. Selain itu, pemerintah mengatur cuti tahunan yang harus
diberikan perusahaan minimal 12 hari. Kendati begitu, perusahaan dapat
memberikan cuti panjang kepada karyawannya yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Adapun bunyi pasal 79 dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah
yakni :

1. Pengusaha wajib memberi:

a. Waktu istirahat; dan

b. Cuti.

2. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan
kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi:

a. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4
jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan

b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

Page 158 of 336.