Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 155
ini memicu perusahaa menetapkan waktu kerja yang eksploitatif dan berlebihan.
Berikutnya, Said juga menolak adanya potensi penggunaan tenaga kerja asing
(TKA) unskilled workers atau buruh kasar. Menurutnya dalam RUU Ciptaker, TKA
bisa masuk ke Indonesia tanpa izin tertulis Menteri Ketenagakerjaan.
"Jadi tak perlu izin tertulis Menteri. Pakai izin menteri saja masuk TKA China di
proyek Meikarta malah ketahuan tuh gara-gara Corona. Kalau itu dihapus, maka
makin aja mudah TKA buruh kasar masuk," kata Said.
Selanjutnya, Said juga menolak ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang
menurutnya makin dimudahkan dalam RUU Ciptaker. Kemudian hal yang juga
ditolak adalah berkurangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan
kesehatan dan jaminan pensiun.
Lalu, ada juga aturan mengenai penggunaan karyawan kontrak yang tak terbatas
ditolak Said. Terakhir, Said juga menolak RUU Ciptaker menghilangkan pasal
mengenai sanksi pidana untuk pengusaha yang telat membayar upah maupun
pesangon.
(dna/dna) ruu cipta kerja omnibus law omnibus law cipta kerja ruu sapu jagat kspi
buruh.
Page 154 of 336.
