Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 156
Title SAID IQBAL SEBUT MENKO PEREKONOMIAN CATUT NAMA KSPI
Media Name kompas.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/18573391/said-iqbal-sebut- menko-
Page/URL
perekonomian-catut-nama-kspi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) menegaskan, pihaknya
tidak pernah diundang atau diminta masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
"Kami menyatakan, KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang
dibentuk Menko Prekonomian terkait pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ," kata
Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi persdi kawasan Menteng, Jakarta Pusat,
Minggu (16/2/2020).
Namun, ada informasi bahwa KSPI tercantum dalam tim yang dibentuk Menteri
Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui SK Nomor 121 Tahun 2020.
Dengan demikian, KSPI menilai, hal tersebut merupakan bentuk pencatutan nama.
Said menegaskan, KSPI tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam isi RUU
Cipta Kerja Omnibus Law yang drafnya sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Sebab, kata dia, KSPI tidak pernah dan tidak akan terlibat langsung dalam tim
bentukan Menko Perekonomian tersebut.
"Yang jelas, bahwa kalau dalam SK Nomor 121 Tahun 2020 itu ada dicantumkan
nama KSPI adalah tanpa seizin KSPI. KSPI tidak pernah tahu, tidak pernah diundang
dan tidak pernah terlibat," kata dia.
Alasan tak akan terlibat dalam tim itu pun sederhana, yakni karena pembahasan
RUU Cipta Kerja dilakukan tertutup dan bertentangan dengan UU Keterbukaan
Informasi serta bertentangan dengan pembuatan peraturan UU dan UUD 45.
Termasuk juga karena draf RUU tersebut saat ini sudah diserahkan ke DPR.
"Oleh karena itu, KSPI akan menempuh jalur bersama DPR memberikan
masukannya dengan sebuah sikap setelah mempelajari draf RUU Cipta Kerja,
akhirnya terbukti apa yang dikhawatirkan KSPI dan buruh Indonesia," kata dia.
Antara lain, soal pesangon yang dihapus, upah minimum dihapus, outsourcing yang
bebas serta beberapa hal lain yang terbukti benar dengan isi draf resmi tersebut.
KSPI juga berpendapat, setiap UU yang diserahkan ke DPR untuk dibahas harus
Page 155 of 336.
