Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 161
Title KSPI: BATASAN KONTRAK KERJA DIHAPUS, BURUH TERANCAM KEHILANGAN PESANGON
Media Name merdeka.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.merdeka.com/uang/kspi-batasan-kontrak-kerja-dihapus-buruh- terancam-
Page/URL
kehilangan-pesangon.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut bahwa
RUU Omnibus Law Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja. Sebab,
dalam aturan tersebut dihapus mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak
bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers di
Jakarta, Minggu (16/2).
Dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga kontrak
kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka.
"Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi
pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal.
Selain itu, pengusaha dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dengan alasan selesainya suatu pekerjaan.
"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena
order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak
lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan
kompensasi," katanya.
Kompensasi
Dia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki
masa kerja paling sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong
perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari satu tahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan
pengusaha untuk mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.
Page 160 of 336.
