Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 67
Title KELOMPOK BURUH DESAK RIDWAN KAMIL TETAPKAN UMK 2020
Media Name liputan6.com
Pub. Date 18 November 2019
https://www.liputan6.com/regional/read/4113363/kelompok-buruh-desak-ri dwan-kamil-
Page/URL
tetapkan-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Kelompok buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat,
mendesak Gubernur Ridwan Kamil segera menetapkan upah minimum kota dan
kabupaten (UMK) tahun 2020, paling lambat 21 November 2019.
Ketua Konfederasi SPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan, desakan itu
dilayangkan karena buruh kembali resah dengan adanya surat Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019,
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019, yang di tujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.
Selain itu, kata Roy, terdapat surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat Nomor 561/7575/HI dan Jamsos tertanggal 6 November 2019, tentang
Penyampaian Upah Minimum yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Tenaga
Kerja kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
"Di dalam itu dikatakan, gubernur tidak wajib menetapkan upah minimum
kabupaten kota (UMK). Buruh sangat khawatir jika sampai tanggal 21 november
2019 Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan UMK 2020, yang menjadi
tanggungjawab pemerintah sebagai jaring pengaman bagi pekerja lajang nol tahun
untuk melidungi pekerja atau buruh," ujar Roy, Senin (18/11/2019).
Alasannya, sebut Roy, berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pada ayat (1)
setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pada ayat (2) lajut Roy, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi kelompok buruh.
Kebijakan pemerintah dalam bidang pengupahan sebagaimana di maksud ayat (2)
diatas ucap Roy, adalah antara lain kebijakan dalam penetapan upah minimum
sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat
Page 66 of 101.
