Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 69
dapat di kategorikan menjadi hukum kebiasaan. Berdasarkan ketentuan pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas UUD RI
1945, Ketetapan MPR, undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.
Melanggar Undang-Undang
Kelompok buruh berpendapat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan derajatnya atau secara hierarki lebih tinggi dari pada PP Nomor 78
Tahun 2015, tentang pengupahan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, maka berlaku asas hukum yaitu
ketentuan hukum yang lebih tinggi menyampingkan ketentuan hukum yang lebih
rendah (lex superior derogat legi inferior).
Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana di maksud ayat
(3) huruf a berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
"Maka apabila penetapan Upah Minimum tidak sesuai dengan ketentuan tersebut
maka pemerintah telah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," katanya.
Peraturan kini yang henda digulirkan cenderung mengarahkan Gubernur di seluruh
Indonesia agar tidak menetapkan UMK dan surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat,
yang ditujukan kepada Disnaker Kabupaten dan Kota di Jawa Barat cenderung
mengarahkan agar Bupati atau pun Wali Kota tidak merekomendasikan UMK tahun
2020. Pemerintah kabupaten kota diminta untuk melakukan langkah-langkah
antisipasi dampak dari tidak di tetapkannya UMK tahun 2020.
Roy mengaku telah meminta kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi
dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota dari SPSI, untuk mendorong
dilakukannya rapat dewan pengupahan di wilayah masing-masing untuk membahas
dan merekomendasikan UMK dan UMSK tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, juga mengintruksikan kepada seluruh perangkat organisasinya agar terus
melakukan perjuangan di wilayah masing-masing, baik cara berunding atau melalui
audiensi maupun unjuk rasa damai agar Bupati mau pun Wali Kota tetap
merekomendasikan UMK maupun UMSK tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat.
Page 68 of 101.
