Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 68
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan upah minimum
sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat (3) huruf (a) terdiri atas upah minimum
berdasarkan provinsi atau kabupaten dan kota, upah minimum berdasarkan sektor
pada wilayah provinsi atau kabupaten dan kota.
Roy menjelaskan, melihat ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan harus dimaknai tidak wajib Gubernur harus
menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), melainkan ketentuan tersebut
memberikan pilihan kepada Gubernur disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di
wilayah masing-masing. Bahwa sejarah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
paling tidak dimulai sejak tahun 1996, sebagaimana peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor Per/01/MEN/1996 tentang Upah Minimum Regional disempurnakan melalui
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/MEN/1997 tentang Upah Minimum
Regional. Dimana ketententuan tersebut mengatur tentang Upah Minimum Regional
di wilayah masing-masing.
Atas dasar itulah, kelompok buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Barat, sebagaimana surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
561/Kep.920/Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun
2020. Dikarenakan bertentangan dengan ketentuan pasal 88 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sama halnya untuk
penetapan Upah Minimum Padat Karya/Upah Khusus Garment dan tekstil maupun
Upah Minimum Sektor Garment Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektor
Pertanian Perkebunan Provinsi ataupun Upah Minimum lainnya yang nilainya di
bawah Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2020.
Sehingga ketentuan Upah Minimum Regional yang telah diubah melalui Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang
Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.
Dimana dalam ketentuan tersebut terang Roy, istilah Upah Minimum Regional di
ubah menjadi Upah Minimum dan juga mengatur mengenai Upah Minimum Provinsi
(UMP) tidak berlaku apabila di Kabupaten dan Kota sudah ada Upah Minimum
Kabupaten dan Kota (UMK).
"Sebagaimana dijelaskan tadi, jelas fakta hukumnya ketentuan Upah Minimum yang
berlaku dari tahun ketahun sampai saat ini di Provinsi Jawa Barat adalah Upah
Minimum Kabupaten da Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten dan Kota.
Sehingga tidak ada alasan secara filosofi dan hukum untuk memberlakukan Upah
Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Barat, serta Provinsi Jawa Barat tidak bisa
disamakan dengan Provinsi DKI Jakarta karena sejak dulu DKI Jakarta tidak
menetapkan Upah Minimum Kota (UMK)," ucap Roy.
Di samping penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) telah di atur
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
penetapan UMK juga sudah berlaku selama 23 tahun di Provinsi Jawa Barat yang
Page 67 of 101.
