Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 140
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta para buruh untuk bisa memahami terkait kebijakan
masalah upah di Jabar dan Jakarta. Ridwan Kamil menjelaskan, Jakarta tidak memilili UMK
seperti halnya Jabar yang memiliki 27 UMK dan 1 Upah Minimum Provinsi (UMP).
INI PENJELASAN RIDWAN KAMIL SOAL PERBEDAAN KEBIJAKAN UPAH JABAR DAN
JAKARTA
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta para buruh untuk bisa memahami terkait kebijakan
masalah upah di Jabar dan Jakarta. Ridwan Kamil menjelaskan, Jakarta tidak memilili UMK
seperti halnya Jabar yang memiliki 27 UMK dan 1 Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Jakarta itu gak ada UMK-nya dia tak ada ajuan dari bupati dan wali kotanya. Jadi seorang
gubernur DKI bisa mengoreksi. Logika ini dipakai untuk menilai para gubernur yang berbeda
dengan DKI," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12).
Masih dijelaskan Emil, Gubernur non-DKI tugasnya ibarat Tukang Pos yang menyetempel usulan
dari bawah. Kalau usulan dari bawahnya tidak berubah maka tidak ada perubahan.
"Jadi Jabar tak berubah karena bupati/wali kota tak ada yang mengusulkan revisi sampai detik
terakhir. Kalau bertanya seolah ada harapan gubernur merevisi artinya saya disuruh melanggar
aturan," ungkapnya.
"Karena kewenangan gubernur di luar DKI, makanya jangan dibandingkan. Menurut saya gak
mendidik, itu membuat saya bertahan," tambahnya.
Emil mengatakan, saat ini dirinya tengah melakukan pendekatan pada Asosiasi Penguasa
Indonesia (Apindo) untuk menaikan upah sebesar 3-5 persen sebagai salah satu solusi.
"Cara naiknya saya bikin surat edaran dimana Apindo sudah bikin surat ke Gubernur bahwa akan
patuh untuk penyesuaian upah bagi mereka yang setelah satu tahun bekerja. Karena aturannya
tetap harus ada kesepakatan dengan pengusaha. Cuma kita bikin rumus matematikanya,"
jelasnya.
"UMK itu hanya untuk yang baru masuk, jumlah buruh baru masuk cuma 5 persen. Nah saya
akan buat aturan untuk yang 95 persen akan naik. Tapi diskusi ini kan kekeuh, padahal bisa.
Tawaran Jabar, UMK-nya ngikut PP 36 untuk yang 5 persen pegawai baru. 95 persennya bisa
naik antara 3-5 persen. Nah ini yang kami wacanakan," sambungnya.
Diakui Emil, jika persoalan pengupahan buruh ini sangat berat bagi kepala daerah. Menurutnya,
kepala daerah hanya jadi korban proses dari formulasi pengupahan yang disusun pemerintah
pusat.
"Kenapa beda? ya begitulah politik upah itu carut-marut sejak zaman kapan. Kita mah korban
dari proses yang awalnya gak jelas. Jadi tiap tahun kepala daerah dibentur-benturkan,"
Karenanya, Emil pun meminta apabila masalah pengupahan, seharusnya disampaikan langsung
oleh pemerintah pusat.
"Makanya saya bilang kalau daerah tidak boleh ada diskresi lagi sudah ketok palu saja oleh
menteri. Jangan nyuruh bupati ngajuin, jangan nyuruh gubernur stempel berikut gak boleh juga
berwacan. Tiba-tiba DKI masuk, buruh menilai jika Pak Anies bisa semua gubernur bisa, karena
gak paham logikanya," tandasnya.
139
