Page 350 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Ikut Revisi UMP DKI 2022
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211228105038-92-
739467/anies-ancam-sanksi-pengusaha-yang-tak-ikut-revisi-ump-dki-
2022
Jurnalis Selasa, 28 Dec 2021 11:06 WIB
Tanggal 2021-12-28 11:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan
paling banyak Rp400 juta

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Mulai dari klaster pertama dengan tidak menggunakan PP 78/2015. Klaster kedua
(setelah revisi) dengan menggunakan PP 78/2015 sampai terakhir menggunakan PP 36/2021

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam bakal mengenakan sanksi bagi pengusaha
yang tak patuh revisi upah minimum provinsi (UMP). Sebelumnya, dalam Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, UMP Jakarta naik Rp225.667 atau 5,1 persen menjadi
Rp4.641.854 per bulan.

ANIES ANCAM SANKSI PENGUSAHA YANG TAK IKUT REVISI UMP DKI 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam bakal mengenakan sanksi bagi pengusaha
yang tak patuh revisi upah minimum provinsi (UMP). Sebelumnya, dalam Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, UMP Jakarta naik Rp225.667 atau 5,1 persen menjadi
Rp4.641.854 per bulan.

349