Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 354

Judul               Anies Tak Ikuti PP 36/2021 Soal UMP, tapi Beri Sanksi Perusahaan
                                    yang Langgar Aturannya
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/245864/anies-tak-ikuti-pp-36-2021-soal-
                                    ump-tapi-beri-sanksi-perusahaan-yang-langgar-aturannya
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-28 10:49:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  telah  menetapkan  revisi  kenaikan  UMP  sebesar  5,1
              persen,  menjadi  Rp4.641.854.  Keputusan  Gubernur  terkait  aturan  itu,  sudah  ditandatangani
              Anies pada 16 Desember 2021 dan mulai tersebar ke publik pada 27 Desember 2021. Kepala
              Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sudah
              tidak mungkin untuk mengubah lagi Keputusan Gubernur nomor 1517 Tahun 2021 itu.



              ANIES TAK IKUTI PP 36/2021 SOAL UMP, TAPI BERI SANKSI PERUSAHAAN YANG
              LANGGAR ATURANNYA

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  telah  menetapkan  revisi  kenaikan  UMP  sebesar  5,1
              persen,  menjadi  Rp4.641.854.  Keputusan  Gubernur  terkait  aturan  itu,  sudah  ditandatangani
              Anies pada 16 Desember 2021 dan mulai tersebar ke publik pada 27 Desember 2021.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan,
              sudah tidak mungkin untuk mengubah lagi Keputusan Gubernur nomor 1517 Tahun 2021 itu.

              "Tidak  ada  kemungkinan  direvisi  lagi,"  kata  Andri  Yansyah,  dikutip  dari  Kompas.com,  Selasa
              (28/12/2021).

              Padahal,  sebelumnya  Pemprov  DKI  sudah  mendapat  surat  peringatan  dari  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar tidak membelot dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan, aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
              Kerja.

              Surat  itu  merupakan balasan  dari  surat  Anies,  yang  meminta  kenaikan UMP  DKI  0,8  persen
              ditinjau kembali.
              "Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
              upah minimum mengacu pada PP 36," ujar Andri.


                                                           353
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359