Page 358 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Dewan Pengupahan Nasional Tolak Kepgub Anies Soal UMP DKI 2022
Naik 5,1%
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/megapolitan/460675/dewan-pengupahan-
nasional-tolak-kepgub-anies-soal-ump-dki-2022-naik-51
Jurnalis Hilda Julaika |
Tanggal 2021-12-28 10:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

DEWAN Pengupahan Nasional (Dapenas) menolak revisi UMP DKI 2022 dari 0,85% menjadi
5,1% yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No.
1517/2021 tentang UMP DKI 2022. SK ini diputuskan pada 16 Desember 2021 lalu. Sehingga
para pelaku usaha akan tetap menerapkan aturan kenaikan UMP yang ditetapkan sebelumnya
sebesar 0,85% di tahun depan.

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL TOLAK KEPGUB ANIES SOAL UMP DKI 2022 NAIK
5,1%

DEWAN Pengupahan Nasional (Dapenas) menolak revisi UMP DKI 2022 dari 0,85% menjadi
5,1% yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No.
1517/2021 tentang UMP DKI 2022. SK ini diputuskan pada 16 Desember 2021 lalu.

Sehingga para pelaku usaha akan tetap menerapkan aturan kenaikan UMP yang ditetapkan
sebelumnya sebesar 0,85% di tahun depan.

Terjerat Kasus Illegal Access, Richard Lee Ditahan di Polda Metro Jaya "Kami sebagai pelaku
pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi
Pengusaha akan Jalankan Peraturan atau Putusan Gubernur DKI Jakarta yang di tetapkan pada
tanggal 21 November 2021," kata Wakil Ketua Dapenas, Adi Mahfudz dalam keterangannya,
Selasa (28/12).

Lebih lanjut dijelaskan, kenaikan upah DKI Jakarta sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.854
disebutnya bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta. Melainkan merupakan keputusan Anies
Baswedan. Pasalnya, menurutnya yang di tetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah UMP (Upah
Minimum Propinsi) berdasarkan aturan yang ada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
"Gubernur wajib Menetapkan Upah Minumum Propinsi". Sementara itu, UMP ditetapkan paling
lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp.4.453.935.

357