Page 355 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Andi Yansyah pun menjelaskan dasar hukum yang dipakai Anies, untuk merevisi kenaikan UMP.

Yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu
Kota Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja; dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemprov DKI sendiri mengakui jika keputusan yang diambil tidak berdasarkan PP No 36 Tahun
2021. Padahal PP tersebut digunakan oleh pemerintah pusat dan pemda lainnya, dalam
menentukan UMP.

"Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai
dengan PP 36," ucap Riza, Selasa (21/12/2021) lalu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan melanggar aturan. Pasalnya, Anies merevisi kenaikan UMP Jakarta yang
sebesar 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

Padahal, tanggal 21 November 2021 Surat Keputusan (Gubernur) terkait kenaikan UMP DKI
Jakarta sebesar 0,89 persen sudah diterbitkan. Ditambah lagi, PP No 36 Tahun 2021 yang
digunakan sebagai dasar penghitungan UMP, tidak mengenal perubahan.

"PP No 36 Tahun 2021 itu tidak mengenal perubahan. Kalau sudah diputuskan ya jalan," tutur
Hariyadi dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," ujarnya.

Hariyadi pun meminta seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan upah baru
tersebut. Karena Apindo dan Kadin Jakarta akan menggugat keputusan itu ke Pengadilan Tata
Usaha Negara.

Namun, dalam Keputusan Gubernurnya, Anies mengancam akan memberikan sanksi kepada
perusahaan yang tidak menaikkan UMP 5,1 persen atau membayar upah lebih rendah dari UMP.
Andri Yansyah mengatakan penerapan ancaman sanksi tersebut akan dikoordinasikan dengan
pemerintah pusat.

"Kami akan melakukan komunikasi kepada Kemenaker juga kepada Kemendagri (terkait
penerapan sanksi)," ujar Andri.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov DKI juga berencana membicarakan
penerapan aturan tersebut dengan para pengusaha. Tujuannya agar ke depan tidak ada
pengusaha yang mendapat sanksi karena tidak menerapkan kenaikan UMP 5,1 persen.

354