Page 351 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Berdasarkan aturannya, besaran upah itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai
masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara besaran upah untuk pekerja dengan memiliki
masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP," ungkap putusan keempat aturan
tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (28/12).

Pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022 dilarang
mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja. Bila ada perusahaan yang
melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat, dan
diktum kelima, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
terang putusan keenam.

Lalu, apa sanksinya? Berdasarkan Keputusan Gubernur terbaru, Pemprov DKI Jakarta melakukan
penetapan besaran UMP 2022 dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 185 UU tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 42
ayat 2, Pasal 68, Pasal 69 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat 3, Pasal 88E ayat 2, Pasal
143, Pasal 156 ayat 1, atau Pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu
tahun dan paling lama empat tahun.

"Dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta," terang Pasal 185 UU Cipta
Kerja.

Ketentuan sanksi dan denda tersebut berlaku pula untuk pengusaha yang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum sesuai ketentuan Pasal 88E ayat 2.
Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan penetapan UMP DKI 2022 terbaru menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, juga tetap
mempertimbangkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Mulai dari klaster pertama dengan tidak menggunakan PP 78/2015. Klaster kedua (setelah
revisi) dengan menggunakan PP 78/2015 sampai terakhir menggunakan PP 36/2021," kata Andri
di Gedung DPRD Jakarta.
Kendati begitu, ia tidak menjelaskan secara pasti apa saja sanksi yang akan dikenakan bila ada
pengusaha yang melanggar. Sementara berdasarkan PP 78/2015, ada beberapa sanksi yang bisa
diterapkan bila pengusaha tidak membayar upah sampai melewati jangka waktu yang
ditentukan.
"Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," terang Pasal
59 ayat 2 PP 78/2015.

Sementara di PP 36/2021, pengenaan sanksi administratif sama dengan PP 78/2015. Sanksi akan
dikenakan bagi pengusaha yang tidak memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian
upah yang diterima pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan.

350