Page 374 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 374
Lebih lanjut, Andri menjelaskan keputusan untuk tidak merevisi kembali UMP DKI sebesar 5,1
persen tersebut karena Pemprov DKI ingin menjamin kebutuhan upah para pekerja di
perusahaan yang sedang tumbuh.
“Jadi gini, Pemprov DKI Jakarta harus berpihak ke semua pihak. Terkait pandemi COVID-19,
Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang sektornya kebetulan tumbuh. Kan begitu.
Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektor nya tidak mengalami
pertumbuhan,” jelasnya.
Namun, bagi para perusahaan yang laju perekonomiannya belum tumbuh akan diberikan ruang
untuk penerapan upah bagi para pekerjanya nanti.
“Nah, di SK tersebut ada ruang tuh, bagi pengusaha yang memang enggak tumbuh akan di
bahas lagi di dewan pengupah, dia akan menggunakan upah seperti apa,” pungkasnya.
373
