Page 371 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Serba-serbi Perkembangan Revisi UMP Jakarta 2022
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/serba-serbi-perkembangan-
revisi-ump-jakarta-2022-1xC3x2awHum
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 09:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus
empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan

neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) Penetapan ini
[UMP] didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur pemerintah,
serikat, dan pengusaha
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) Pada saat
pembahasan tidak ada kesepakatan. Bukan tahun 2021, tahun-tahun lalu juga tidak ada
kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak, tapi kami ikut membicarakan

negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) Makanya di sini
dibilang 'wah sepihak', enggak. Karena apa? Karena Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan
harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka yang dirumuskan di dewan pengupahan
antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus diputuskan. Dan selama ini tidak ada
kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini tahun kemarin 2021 ada kesepakatan gak? Tidak

negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) Artinya kami
tetap melibatkan dewan pengupahan tetapi, kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali
dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan. Karena masing-masing unsur itu mempunyai usulan
masing-masing, tetapi itu kan dalam berita acara

neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) Berdasarkan
pertimbangan, satu proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan dari BPS.
Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini
yang dipakai

negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta) (UMP DKI) 5,1
persen tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi COVID-19

370