Page 376 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

REVISI UMP DKI DISEBUT TIDAK SAH, KADIN: ITU BUKAN KEPUTUSAN PEMROV
MELAINKAN ANIES BASWEDAN
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi ketentuan UMP DKI Tahun 2022 sehingga naik
5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan bahwa revisi UMP tersebut tidak sah.

"Tanggal 21 November adalah UMP yang sah, kalau tanggal selain dari tanggal yang sudah
ditentukan ya berarti tidak sah," ucapnya dilansir CNNIndonesia.com, Senin (27/12/2021).

Adi menilai bahwa revisi UMP tersebut bukanlah keputusan Pemprov DKI melainkan keputusan
Anies Baswedan secara pribadi.
"Kenaikan upah DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta,
tetapi itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan karena yang ditetapkan oleh Gubernur DKI
Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa pengusaha akan tetap mematuhi peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia mengatakan bahwa instruksi Kementerian
Ketenagakerjaan meminta penetapan UMP paling lambat dilakukan sebelum 21 November 2021,
sementara Anies menetapkan setelah tanggal tersebut.
"Pak Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan
ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia," ucapnya.

375