Page 373 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Dalam rapat tersebut Andri Yansyah memaparkan formula perhitungan UMP sesuai dengan PP
Nomor 36 Tahun 2021 dengan hasil pengkajian revisi UMP DKI Jakarta yang dilakukan oleh
Pemprov DKI Jakarta.

Andri juga menegaskan, penetapan UMP DKI sebesar 5,1% tidak dilakukan secara sepihak.
Semua melalui pembicaraan dengan dewan pengupahan.

“Penetapan ini [UMP] didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur
pemerintah, serikat, dan pengusaha,” kata Andri saat rapat bersama komisi B DPRD DKI Jakarta,
Senin (27/12).

Andri menjelaskan, dalam pembahasan kenaikan revisi UMP tiap tahunnya memang selalu ada
silang pendapat. Namun hal tersebut dapat dibahas kembali untuk menemukan kesepakatan
bagi seluruh pihak.

“Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan. Bukan tahun 2021, tahun-tahun lalu juga tidak
ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak, tapi kami ikut membicarakan,” jelasnya.

Namun, Andri mengungkapkan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
sesuai dengan angka yang dirumuskan dalam pertemuan dengan dewan pengupahan.

“Makanya di sini dibilang 'wah sepihak', enggak. Karena apa? Karena Pak Gubernur sesuai
dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka yang dirumuskan di
dewan pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus diputuskan. Dan selama
ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini tahun kemarin 2021 ada kesepakatan
gak? Tidak,” ungkapnya.

Untuk itu, Andri menjelaskan setiap keputusan terkait revisi kenaikan UMP DKI tahun 2022 telah
melibatkan seluruh unsur di dalam dewan pengupahan.
“Artinya kami tetap melibatkan dewan pengupahan tetapi, kesepakatan untuk tidak sepakat
dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan. Karena masing-masing unsur itu
mempunyai usulan masing-masing, tetapi itu kan dalam berita acara,” pungkasnya.

Data yang Dipakai Anies

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta (Disnakertrans) DKI Jakarta,
Andri Yansyah mengatakan. dasar dari Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1% tersebut karena
berdasarkan pertimbangan dari berbagai lembaga seperti Bank Indonesia (BI) hingga data dari
Bappenas.

“Berdasarkan pertimbangan, satu proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang
dikeluarkan dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Dan itu selama ini yang dipakai,” kata Andri.

Pengusaha yang Tak Sanggup Diberi Kelonggaran
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta (Disnakertrans) DKI Jakarta,
Andri Yansyah mengatakan Kepgub tersebut tidak akan direvisi lagi. Tapi, ada ruang bagi para
pengusaha yang tidak dapat menyanggupi membayar itu.

“(UMP DKI) 5,1 persen tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap
perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi COVID-19,”
kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).

372