Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 45
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya masih akan tetap mengacu kepada PP 36
soal upah minimum tahun 2022. Menurutnya, Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk
mengoreksi besaran UMK yang sudah ditetapkan.
Terlebih tidak ada Wali Kota/Bupati yang mengirimkan revisi besaran UMK jelang penetapan dan
semuanya sesuai dengan perhitungan di PP 36.
"Karena tugas Gubernur di luar Jakarta, karena suka dibandingbandingkan, tidak ada
kewenangan mengoreksi. Kalau Jakarta ada kewenangan, karena tidak ada Wali Kota/Bupati.
Guberur di luar Jakarta kewenangannya seperti kantor pos, menstempel, mengirim, menetapkan,
atau tidak menetapkan. Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi," jabarnya. (dtc)
44
