Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

sebesar Rp 225.667 per bulan. Dengan hadirnya regulasi itu. Kepgub sebelumnya nomor 1555
tahun 2021 yang mengatur upah naik Rp 38.000 dinyatakan gugur.
"Kami lagi mempelajari dulu terkait Kepgub-nya, termasuk mempelajari SK (Surat Keputusan)
Kadisnaker-nya seperti apa," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI
Jakarta Nuijaman pada Selasa (28/12).

Nuijaman mengatakan, regulasi tersebut perlu dipelajari demi menentu kan sikap Apindo ke
depan, apakah mengikuti kebijakan pemerintah atau tetap mengajukan gugatan perdata ke
PTUN Jakarta.

Sejauh ini, Apindo sendiri telah menerima salinan Kepgub yang diterbitkan Anies mengenai
kenaikan UMP dari 0,85 persen atau Rp 37.000. menjadi 5.1 persen atau Rp 225.667 per bulan.
"Hari ini saya mau langsung rapat untuk mempelajarinya," ujarnya.

Harus diluruskan

Salah satu pengusaha energi dan transportasi, Sarman, masih menunggu Kementerian Tenaga
Kerja terkait UMP DKI Jakarta yang sudah diumumkan sesuai atau tidak dengan PP Nomor 36
tahun 2021.

Jika tidak sesuai maka harus segera diluruskan lagi karena para pengusaha butuh jaminan
hukum dari Pemerintah.

"Pemerintah itu hanya satu, kalau di atasnya ada kebijakan A, maka harus A ke bawahnya bukan
B," ujar dia kepada Wartakotalive.com, Selasa (28/12/2021).

Sarman melanjutkan, para pengusaha memberikan waktu selama lima hari atau sebelum 1
Januari 2022, sudah ada ketentuan soal UMP sesuai Peraturan Pemerintah tersebut.

Apalagi, Kementerian Tenaga Kerja memiliki tanggungjawab yang besar menyelesaikan masalah
UMP ini. "Kami ini ada di negara NKRI bukan federasi, jadi ini tidak bisa dibiarkan." terangnya.
Minta kelonggaran

Sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta agar perusahaan di Ibu
Kota diberikan kelonggaran jika tidak mampu mengikuti kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667 per bulan.

Kelonggaran yang dimaksud berupa tetap mengikuti kenaikan UMP sebesar 0,85 persen atau Rp
37.000 sebagaimana Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 tentang UMP tahun 2022.

"Kami menganggap bahwa masih ada kelonggaran, karena ada selain Kepgub, ada surat
keputusan (SK) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja (Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) yang
menjadi turunan dari Kepgub." kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewa pada Selasa
(28/12/2021).

Menurutnya, regulasi yang diturunkan SK Kadisnakertrans dan Energi DKI Jakarta diharapkan
menjadi semangat bagi pengusaha yang dianggap belum mampu mengikuti kenaikan UMP
sebesar 5,1 persen.
Dia tidak menampik, perekonomian di Jakarta mulai tumbuh namun masih ada juga perusahaan
yang terdampak dari pandemi Covid-19.

46