Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 44

Judul               Tawarkan Skema Kenaikan 5 Persen
                Nama Media          Koran Kaltim
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            dtc
                Tanggal             2021-12-29 06:58:00
                Ukuran              299x54mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 10.465.000

                News Value          Rp 52.325.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pimpinan massa aksi buruh menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil di Gedung
              Sate,  Kota  Bandung,  Selasa  (28/12)  kemarin.  Dalam  pertemuan  itu,  Gubernur  menawarkan
              solusi kenaikan upah berkisar 3,27 --- 5 persen untuk tahun 2022 tanpa melanggar PP 36, khusus
              untuk buruh yang telah bekerja di atas satu tahun.



              TAWARKAN SKEMA KENAIKAN 5 PERSEN

              Pimpinan massa aksi buruh menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil di Gedung
              Sate,  Kota  Bandung,  Selasa  (28/12)  kemarin.  Dalam  pertemuan  itu,  Gubernur  menawarkan
              solusi kenaikan upah berkisar 3,27 - 5 persen untuk tahun 2022 tanpa melanggar PP 36, khusus
              untuk buruh yang telah bekerja di atas satu tahun.

              "Pak Gubernur tidak bisa merevisi SK (Surat Keputusan, Rea), tetapi menawarkan inovasi lain
              yaitu berbentuk putusan lain mengenai struktur skala upah khusus untuk pekerja buruh yang
              masa kerjanya di atas satu tahun yang diatur melalui Kepgub (Keputusan Gubernur, Rea) dengan
              range  kenaikan  3,27  -  5  persen,"  kata  Ketua  Umum  DPD  KSPSI  Jabar  Roy  Jinto  seusai
              pertemuan.

              Roy  mengatakan,  pihak  buruh  mengapresiasi  solusi  yang  ditawarkan  Pemprov.  Akan  tetapi
              pihaknya masih akan memeriksa kembali dan merapatkan dengan serikat pekerja di Jabar terkait
              keredaksian draft Kepgub tersebut. Berikut sanksi dan kekuatan hukum yang mengikat kepada
              perusahaan.

              Selain itu, ia juga mendesak agar Gubernur mengatur soal pekerja waktu tertentu. Pasalnya,
              jangan sampai perusahaan hanya mengontrak pekerja dengan rentang waktu kurang dari satu
              tahun untuk menghindari dari kebijakan kenaikan upah tersebut.

              "Pak Gubernur menyanggupi, bahwa sekali kontrak itu dua tahun. Yang di atas satu tahun bisa
              mendapatkan Kepgub di struktur skala upah, jangan sampai perusahaan karena ada kewajiban
              di  atas  satu  tahun,  dia  kontrak  pekerja  enam  bulan  tidak  satu  tahun.  Pada  prinsipnya  Pak
              Gubernur tidak mau keluar dari PP 36," ucap Roy.

                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49