Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 46

Judul               Depenas Sebut UMP DKI Tidak Sah
                Nama Media          Warta Kota
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&11
                Jurnalis            m27
                Tanggal             2021-12-29 06:52:00
                Ukuran              180x108mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 46.800.000

                News Value          Rp 468.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz menyatakan, kenaikan upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI
              Jakarta. Namun hal tersebut merupakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.



              DEPENAS SEBUT UMP DKI TIDAK SAH
              Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz menyatakan, kenaikan upah
              minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI
              Jakarta. Namun hal tersebut merupakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

              "Pak Anis Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2. Ini, jelas tidak baik untuk memberikan
              ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia," ucapnya
              melalui keterangan pers. Senin (27/12).

              Dikatakan, UMP adalah upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12 bulan
              kerja, ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan serentak 21
              November 2021.

              "Pada 21 November adalah upah atau UMP yang sah. Kalau tanggal selain dari tanggal yang
              sudah ditentukan ya berarti tidak sah," jelas Adi.

              "Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami
              sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan Gubernur DKI Jakarta
              yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2021 ungkapnya.

              Artinya, menurut Adi, UMP DKI yang sah yakni yang ditetapkan November 2021 yakni naik hanya
              0.85 persen atau Rp 37.000. Jadi bukan UMP yang ditetapkan Desember 2021 yakni naik 5.1
              persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

              Apindo  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  DKI  Jakarta  sedang  mempelajari  Keputusan
              Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang menetapkan kenaikan upah


                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51