Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 DESEMBER 2021
P. 197
Menaker Ida menilai, para pekerja/buruh sangat membutuhkan RUU tersebut agar segera
disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.
"Begitu kuatnya keinginan kita untuk sama-sama zero tolerance terhadap kekerasan seksual dan
harus katakan kita semua darurat melawan kekerasan seksual. Kita mendukung agar DPR segera
menuntaskan RUU PKS segera disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang," ujar Menaker Ida
Fauziyah saat melakukan dialog interaktif dengan Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Korkesra), Muhaimin Iskandar dan Pekerja Musik Indonesia bertajuk "Setara dan Sejahtera
Pekerja Musik Indonesia" di Jakarta, Rabu (29/12/2021) Menurut Menaker Ida, pelecehan dan
kekerasan seksual bersifat lintas kelas, lintas profesi, lintas budaya, lintas agama bahkan lintas
benua.
"Bisa terjadi kapan pun, di mana pun, di dunia nyata atau di dunia maya (online)," katanya.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan RUU PKS ini jauh lebih efektif, karena berkontribusi
memberikan pelindungan secara maksimal kepada pekerja/buruh. Karenanya, ia berharap RUU
PKS ini menjadi UU sapujagat yang dapat mengatasi inti sejak hulu sampai hilir.
"Saya yakin DPR pasti mendengar aspirasi ini, apalagi kalau pekerja seni sepakat menghentikan
kekerasan seksual karena dalam kondisi darurat," katanya.
Menaker menambahkan, pelecehan/kekerasan seksual jelas mengurangi produktivitas di dunia
kerja, yang berdampak mengganggu team work/kerja sama dalam bekerja, pekerja kehilangan
rasa percaya diri untuk berkreasi dan berkarya, pekerja mengalami gangguan kesehatan mental
dan fisik; serta hilangnya loyalitas dan dedikasi pada profesi.
Sementara Sekjen PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik
Indonesia), Johny Maukar, mendukung Menaker Ida Fauziyah agar RUU PKS yang tak kunjung,
segera disahkan menjadi UU.
"Melalui UU PKS diyakini akan ada aturan anti kekerasan secara fisik maupun psikis serta seksual.
Kami berharap nanti dicanangkan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin, " katanya.
Sedangkan Muhaimin Iskandar menyatakan RUU PKS yang merupakan inisiatif DPR ini akan
disahkan di gedung parlemen Senayan. "Awal Januari 2022, Insyaallah akan diketok palu RUU
PKS ini," kata Muhaimin.
196
